PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB 5 Kemiskinan dan Kesenjangan

1.       Konsep dan Definisi
 
          Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, tak kunjung reda.Dari beberapa generasi pemerintahan, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan sekarang masa reformasi belum juga membawa rakyat Indonesia untuk bebas dari kemiskinan, perlindungan hukum serta Hak Asasi dan korupsi dimana-mana.
pemerintah untuk membuat masyarakat yang adil dan makmur semakin jauh dari harapan.Ini karena dari tahun ke tahun pertumbuhan banyak nya penduduk semakin meningkat.

          Pemerintah melaksanakan pembangunan nasional, tetapi belum semuanya dapat terlaksana. faktor pemicunya adalah semakin banyaknya penduduk indonesia yang miskin dan terlantar.
Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

(sumber : http://tamaliah16.blogspot.com/2011/04/kemiskinan-dan-kesenjangan-tugas.html)

2.       Garis kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

(sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan)

3.      Penyebab dan dampak kemiskinan

a.      Penyebab :

                         ·            Tingkat pendidikan yang rendah.

                         ·             Produktivitas tenaga kerja rendah

                         ·            tingkat upah yang rencah

                         ·             distribusi pendapatan yang timpang

                         ·            kesempatan kerja yang kurang

                         ·            kualitas sumberdaya alam masih rendah

                         ·            penggunaan teknologi masih kurang

                         ·            etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah

                         ·            kultur/budaya (tradisi)

                         ·            politik yang belum stabil

b.      Dampak :

                    ·        Kriminalitas, semakin banyak orang miskin maka semakin banyak pula kemiskinan yang terjadi. Masuk akal bila seorang kepala rumah tangga menghalakan segala cara untuk menghidupi keluarganya yang kelaparan.

                    ·      Urbanisasi, Orang berpikir bahwa tinggal di kota besar akan mendatangkan penghasilan besar. Tapi semakin banyak orang yang datang ke kota besar maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga akan semakin sedikit. Dan hal ini malahan akan memperparah tingkat pengagguran.

                    ·        Bunuh diri, banyak orang yang putus asa karena tidak sanggup menghadapi kemiskinan, sehingga mengambil jalan pintas.

(sumber : http://alifapaadanya.blogspot.com/2013/04/penyebab-kemiskinan-di-indonesia-serta.html)

4.      Pertumbuhan, kesenjangan dan Kemiskinan

Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.

Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.

Hipotesis Kuznets: Pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan meningkat dan pada tahap akhir pembangunan tingkat kemiskinan menurun.

Studi empiris di LDC’s menunjukkan ada korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi lain menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan output (PDB) atau Pendapatan nasional baik secara agregat maupun disektor-sektor ekonomi secara individu.

(sumber: http://tamaliah16.blogspot.com/2011/04/kemiskinan-dan-kesenjangan-tugas.html)

3. Beberapa Indikator kesenjangan dan Kemiskinan

1. Indikator Kesenjangan Ada sejumlah cara untuk mrngukur tingkat kesenjangan dalam distribusi  pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. 

    Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur,  yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini. Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1.

2. Indikator Kemiskinan Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS)  menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994).

4. Faktor faktor penyeab kemiskinan

penyebab kemisinan di indonesia karena dimensi sosial, budaya, dan politik di negara ini banya swastanisasi perusahaan perusahaan yang mengasilkan produk yang menuasai hajat orang banyak. Di kalangan negara berkembang yang termiskin, swastanisasi ternyata menimbulkan dampak negatif dalam distribusi pendapatan, yakni memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara si miskin dan si kaya lalu faktor yg lain angka ketimpangan di Indonesia diukur dari angka pengeluaran rumah tangga, bukan angka pendapatan.

Para petani juga senantiasa tertindas oleh kerakusan para pembeli beras. Untuk menanam padi, banyak di antara mereka meminjam uang, biasanya kepada rentenir.

dan Pinjaman luar negeri pada masa Orde Baru turut menjadi penyebab kemiskinan yang ada sekarang ini.

(sumber : http://tamaliah16.blogspot.com/2011/04/kemiskinan-dan-kesenjangan-tugas.html)

5. Kebijakan Antikemiskinan

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:

a)  Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan

b)  Jangka menengah dan panjang mencakup:

·      Pembangunan dan penguatan sector swasta

·      Kerjasama regional

·      Manajemen APBN dan administrasi

·      Desentralisasi

·      Pendidikan dan kesehatan

·      Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

·      Pembagian tanah pertanian yang merata

(sumber : http://tamaliah16.blogspot.com/2011/04/kemiskinan-dan-kesenjangan-tugas.html)

1.      tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Negara. Merupakan pengertian dari…

a.      garis kehidupan

b.      garis kemiskinan*

c.       garis kekayaan

d.      garis kematian

2.      berikut ini merupakan penyebab kemiskinan, kecuali…

a.      politik yang stabil*

b.      Tingkat pendidikan yang rendah

c.       Produktivitas tenaga kerja rendah

d.      distribusi pendapatan yang timpang

3.      berikut ini merupakan dampak kemiskinan, kecuali…

a.      urbanisasi

b.      kriminalitas

c.       transimgrasi*

d.      bunuh diri

4.      membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan merupakan kebijakan antikemiskinan jangka…

a.       panjang

b.      pendek*

c.       menengah

d.      a dan c benar

5.      Desentralisasi merupakan antikemiskinan jarak…

a.       Panjang

b.      Pendek

c.       Menengah

d.      A dan c benar*

BAB 6 Pembangunan Ekonomi Daerah dan Otonomi Daerah

1.      UUD Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pembentukan UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945  Pasal 18 ayat (7), bahwa:

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan tersebut diatas menjadi payung hukum bagi pembentukan UU otonomi daerah di Indonesia, sementara UU otonomi daerah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah undang-undang menurut hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan segera setelah gerakan reformasi 1998. Tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi daerah mulai diberlakukan. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.

(sumber : http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah/)

2.      Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah

Perubahan atas pendapatan, terutama PAD bisa saja berlatarbelakang perilaku oportunisme para pembuat keputusan, khususnya birokrasai di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD). Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, diantaranya karena (a) tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, (b) perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan (c) penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, di antaranya:

·         Target pendapatan dalam APBD underestimated (dianggarkan terlalu rendah).

·         Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agency yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. 

·         Jika dalam APBD “murni” target PAD underestimated, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD Perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

(sumber : http://destikafizriani.blogspot.com/2015/05/perubahan-penerimaan-daerah-dan-peranan.html)

3.      Pembangunan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

 Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi nasional sejak PELITA I memang telah memberi hasil positif bila dilihat pada tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita mengalami peningkatan dari hanya sekitar US$50 pada pertengahan dekade 1960-an menjadi lebih dari US$1.000 pada pertengahan dekade 1990-an. Namun dilihat pada tingkat meso dan mikro, pembangunan selama masa pemerintahan orde baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income, distribution,  maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi atau pendapatan antar daerah atau provinsi. (sumber : http://tugas-akuntansi.blogspot.com/2012/02/pembangunan-ekonomi-daerah.html)

4.      Faktor Penyebab Ketimpangan
 

Secara umum faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar provinsi di Indonesia diuraikan sebagai berikut :

1.     Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomoi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Ada dua (2) masalah utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama ini. Yaitu : terutama Jawa, dengan berbagai alasan ekonomis maupun politis atau strategis. Dua, yang dimaksud dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Hal terakhir ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

1.     Sebagian besar input untuk berproduksi di impor dari luar, bukanya di supali dari dari daerah. Oleh karena itu, keterkaitan produksi ke belakang atau keterkaitan produksi antara industry hilir (downstream industry) di Jawa dan industry hulu (upstream industry) di luar Jawa sangat lemah.

2.     Sektor-sektor primer di daerah-daerah luar Jawa melakukan ekspor tanpa memprosesnya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai mendapatkan nilai tambah atau kalau memprosesnya terlebih dahulu di pulau Jawa sehingga Jawa yang menikmati nilai tambahnya.

3.     Kegiatan ekspor yang bersumber dari daeah di luar Jawa (baik primer maupun dari industry hulu atau midstream industry) pada hasil ekspor lebih banyak dinikmati oleh Jawa.

Jadi, kurang berkembangnya sector industry manufaktur di luar Jawa merupakan salah satu penyebab kesenjagan ekonomi antar Jawa dan wilayah di luar Jawa. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar industry penting di Indonesia, dalam arti kontriusinya yang besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB dan kesempatan kerja, tidak berada di luar Jawa karena keterbatasan-keterbatasan di kawasan tersebut, seperti pasar local kecil, infrastruktur terbatas, dan kurang sumber daya manusia; walaupun banyak provinsi di wilayah tersebut, seperti DI Aceh, Riau, Kalimantan, dan Irian Jaya, memiliki sumber daya yang cukup.

2.     Alokasi Investasi

Indikator lain yang juga menunjukkan pola serupa seperti pola distribusi nilai tambah (NT) industry antar provinsi adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (penanaman modal asing-PMA) maupun dari dalam negeri (penanaman modal dalam negeri-PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industry manufaktur.

3.     Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan capital, antar provinsi juga merupakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Dasar teorinya adalah sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar provinsi sejak perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan iput bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah), mempenagruhi mobilitas atau re alokasi faktor produksi antar provinsi. Sesuai teori dari A. Lewis yang  dengan unlimited supply of labor, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan lebih baik (dalam pengertian Pareto optimal: semua daerah mengalami better off).

4.     Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antar Provinsi

Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alamnya. Dalam arti sumber daya harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Untuk maksud ini diperlukan faktoro-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia.

Jadi, dengan semakin pentingnya penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia, faktor endowments lambat laun akan tidak relevan lagi. Bukti menunjukkan bahwa Negara-negara naju di Asia Tenggara dan Timur, seperti, Jepang, Korea Selatan, Taiwan , dan Singapura, adalah Negara-negara yang sangat miskin sumber daya alam. Pengalaman mereka menujukkan bahwa faktor-faktor di luar sumber daya alam jauh lebih penting dalam menentukan maju tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

5.     Perbedaan Kondisi Demografis Antar Wilayah

 Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia, disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis antar provinsi, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesejahteraan yang baik, disiplin yang tinggi, dan etos kerja yang tinggi merupakan asset penting bagi produksi.

6.     Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Provinsi

 Kurang lancarnya perdagangan antar daerah (intra-regional trade) juga merupakan unsure yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Ketidaklancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, bahan baku, material-material lainnya untuk produksi, dan jasa. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah  pembangunan dan pertumuhan ekonomi suatu provinsi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi local yang sifatnya komplementer dengan barang dan jasa tersebut (misalnya antara pembelian motor yang diimpor dari provinsi lain dan permintaan terhadap topi pengaman (helm) yang diproduksi local) atau yang sifatnya pendukung (misalnya bengkel atau jasa reparasi motor). Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal, seperti mesin dan alat-alat transportasi, input perantara, dan bahan baku atau material lainnya, dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu provinsi lumpuh atau tidak beroperasi secara optimal, yang selanjutnya berarti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita provinsi tersebut rendah

(sumber : http://andreasvalens.blogspot.com/2015/05/materi-89-pembangunan-ekonomi-daerah_78.html)

5.      Pembangunan Indonesia Bagian Timur

      ·            Kasus Pembangunan Indonesia Bagian Timur

Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.

Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah diharapakan dapat menjadi suatu langkah awal yang dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di indonesia bagian timur yang jauh lebih baik dibanding pada masa orde baru. Hanya saja keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia bagian timur sangat ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni berupa sejumlah keunggunlan atau kekeuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut. 

      ·            Keunggulan wilayah Indonesia Bagian Timur

Keunggulan atau kekeuatan yang dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut:

1.    Kekayaan sumber daya alam
2.    Posisi geografis yang strategis
3.    Potensi lahan pertanian yang cukup luas
4.    Potensi sumber daya manusia

Sebenarnya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki indonesia bagian timur tersebut, kawasan ini sudah lama harus menjadi suatu wilayah di Indonesia dimana masyarakatnya makmur dan memiliki sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur yang sangat kuat. Namun selama ini kekayaan tersebut disatu pihak tidak digunakan secara optimal dan dipihak lain kekayaan tersebut dieksploitasi oleh pihak luar yang tidak memberi keuntungan ekonomi yang berarti bagi indonesia bagian timur itu sendiri.

      ·            Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian Timur

Indonesia bagian timur juga memiliki bagian kelemahan yang membutuhkan sejumlah tindakan pembenahan dan perbaikan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tersebut akan menciptakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Kelemahan yang dimiliki Indonesia bagian timur diantaranya adalah:

1.    Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah
2.    Keterbatasan sarana infrastruktur
3.    Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah
4.    Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah

(sumber : http://tugas-akuntansi.blogspot.com/2012/02/pembangunan-ekonomi-daerah.html)

6.      Teori dan analisis pembangunan daerah

Ada sejumlah teori yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antardaerah diantaranya yang umum di gunakan adalah teori basis ekonomi,teori lokasi dan teori daya tarik industri.

1. Teori pembangunan ekonomi daerah

a. Teori basis ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

b. Teori lokasi

Teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu dareah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin oleh karena itu , pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha atau produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.

c. Teori daya tarik industry

Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering di pertanyakan. Jenis – jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan (diunggulkan) ? Ini adalah masalah membangun fortofolio industri suatu daerah.

2. Model analisis pembangunan daerah

Selain teori-teori di atas, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menganalisi posisi relative ekonomi suatu daerah; salah satu di antaranya adalah metode analisis shift-share (SS), location questitens, angka pengganda pendapatan , analisis input output (i-o) ,dan model perumbuhan Harold-domar. Berikut adalah sebagian penjelasan dari model analisis dalam pembagunaan daerah.

a. Analisis SS

Dengan pendekatan analisis ini ,dapat di analisis kinerja perekonomian suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar ( nasional).

b. Location Quotients (LQ)

Yaitu untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sector di suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya adalah perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan ekonomi atau sektor yang sampai di tingkat yang sama.

c. Angka Pengganda Pendapatan

Metode ini umum digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.

d. Analisis Input-Output (I-O)

Analisis I-O merupakan salah satu metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.

(sumber : http://destikafizriani.blogspot.com/2015/05/teori-analisis-pembangunan-ekonomi.html)

1.      implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia merupakan pengertian dari…

a.       otonomi daerah*

b.      peraturan daerah

c.       UUD 1945

d.      Peraturan pemerintah

2.      Dibawah ini merupakan penyebab Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, kecuali...

a.  tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran

b. perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah

c. penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini

d. a, b, dan c salah*

3.      beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, kecuali…

a. Target pendapatan dalam APBD underestimated (dianggarkan terlalu rendah).

b. Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agency yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. 

c. a dan b salah

d. Jika dalam APBD “murni” target PAD underestimated, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD Perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P.

4.      Keunggulan atau kekeuatan yang dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut, kecuali..

a.      Kekayaan sumber daya alam

b.      Kekayaan sumber daya manusia

c.       Kekayaan industry*

d.      Posisi geografis yang strategis

5.      Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian Timur, kecuali…

a.       Keterbatasan sarana infrastruktur

b.      Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah

c.       Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah

d.      Potensi lahan pertanian yang cukup luas*

BAB 7 Sektor Pertanian

1.       Sektor Pertanian di Indonesia
Sektor pertanian sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian Indonesia merupakan sektor yang relative lebih tahan dan lebih fleksibel terhadap krisis ekonomi dibandingkan sektorsektor lainnya karena lebih mengandalkan pemanfaatan sumberdaya domestik daripada komponen impor.

Berdasarkan IT dan IB tersebut diperoleh nilai tukar petani (NTP) untuk bulan Januari 2003. NTP Provinsi Jawa Barat dan DI. Yogyakarta masingmasing naik menjadi 134,13 persen dan 131,00 persen. Sedangkan NTP Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menurun menjadi 124,81 persen dan 118,25 persen.
(sumber : http://tamaliah16.blogspot.com/2011/04/sektor-pertanian-tugas-softskill.html)

2.       Nilai tukar petani

a.      Pengertian umum :

·         NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani

·         NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).

b.      Arti Angka NTP :

·         NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

·         NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

·         NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

c.       Kegunaan dan Manfaat

·         Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

·         Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

·         NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

·         Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

d.        Cakupan Komoditas

·         Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija

·         Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan

·         Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah

·         Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)

·         Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

(sumber : http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/22)

3.       Investasi disektor Pertanian

Investasi di sector pertanian tergantung :

·         Laju pertumbuhan output

·         Tingkat daya saing global komoditi pertanian

Investasi:

·         Langsungè Membeli mesin

·         Tdk Langsungè Penelitian & Pengembangan

Hasil penelitian:

·         Supranto (1998)è laju pertumbuhan sektor ini rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit yg mengalir kecil. Hal ini karena resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai tambah lebih kecil di sektor pertanian.

Tabel 5.17 Investasi di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96

Sektor	1993	1994	1995	1996
Pertanian	2.735	4.545	7.128	15.284
Manufaktur	24.032	31.922	43.342	59.218

·         Simatupang (1995)è kredit perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding ke sektor pertanian.

Tabel 5.18 Kredit Perbankan di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96

Sektor	1993	1994	1995	1996
Pertanian	7.846	8.956	9.841	11.010
Manufaktur	11.346	13.004	15.324	15.102

Penurunan ini disebabkan ROI sector pertanian +/- 15 %,shg tdk menarik.

(sumber : http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fkuswanto.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F19899%2F6-PERKEMBANGAN%2BSEKTOR%2BPERTANIAN.doc&ei=T9ZEVeeDJYKKuwSH-oG4Bg&usg=AFQjCNF2u2iwn0jZaFn0evwuU-4OOmqUwA&bvm=bv.92291466,d.c2E)

4.       Keterkaitan Pertanian dengan Industri Manufaktur

Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kesalahan industrialisasi yang tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian positive walaupun kecil, sedangkan industri manufaktur negative. Keterkaitan pertanian dengan industri manufaktur sangat kuat. Hasil dari pertanian akan di olah lagi menjadi bahan setengah jadi, untuk keperluan manusia. Tetapi kenyataannya di Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam industri manufaktur sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung kepada barang impor.
sehingga sangat sulit untuk memproduksi bahan setengah jadinya.

(sumber : http://tamaliah16.blogspot.com/2011/04/sektor-pertanian-tugas-softskill.html)

1.      Apa arti NTP > 100….

a.      petani mengalami surplus*

b.      petani mengalami impas

c.       petani mengalami deficit

d.      petani mengalami kebangkrutan

2.      apa arti NTP=100…

a.      petani mengalami surplus

b.      petani mengalami impas*

c.       petani megalami deficit

d.      petani mengalami kebangkrutan

3.      apa arti NTP<100…

a.      petani mengalami surplus

b.      petani mengalami impas

c.       petani mengalami deficit*

d.      petani mengalami kebangkrutan

4.      NTP mempunyai kegunaan untuk…

a.      mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga*

b.      menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain

c.       menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan

d.      sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian          

                           

5.      Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah…

a. kessalahan pemerintah

b. kesalahan masyarakat

c. kesalahan industrialisasi yang tidak berbasis pertanian*

d. kesalahan lapangan pekerjaan

BAB 8 Industrialisasi di Indonesia

1. Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Industri adalah bidang matapencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah.

Hanya sebagian kecil negara dengan jumlah penduduknya yang sedikit dan kekayaan minyakatau SDA yang melimpah berharap mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi tanpa lewat proses indusrtrialisasi atau pembangunan sektor industri yang kuat, tetapi hanya mengandalkan minyak.

Pemerintah harus memerlukan strategi yang kuat untuk memajukan industrialisasi di negara  kita.

agar kegunaan dan tujuannya semakin berkembang di dalam masyarakat.

2. Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi

• kemampuan teknologi dan inovasi
• laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita
• keberadaan SDA di dalam negara
• kebijakan/strategi pemerintahan, misalnya tax holiday (pajak) atau bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.
• Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri.

3. Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional

Sejak krisis ekonomi dunia yang terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai sendi perekonomian nasional, perkembangan industri di Indonesia secara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan perkembangan industri nasional, khususnya industri manufaktur, lebih sering terlihat merosot ketimbang grafik peningkatannya.

Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).

4. Permasalahan Industrialisasi

Industri manufaktur di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karena :
1. Keterbatasan teknologi.
2. Kualitas Sumber daya Manusia.
3. Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta.
4. Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan & penelitian masih rendah.
Tetapi masalah perindustrian juga di karenakan oleh keterbatasan sumber daya alam yang di akbatkan oleh masyarakatnya sendiri.
dan pemerintah tidak memikirkan hal tersebut dan bergegas untuk mengatasinya.




5. Strategi Pembangunan Sektor Industri

Startegi pelaksanaan industrialisasi :

1.                                  Strategi substitusi impor (Inward Looking).

Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan.
Pertimbangan menggunakan strategi ini:

•  Sumber daya alam & Faktor produksi cukup tersedia
•  Potensi permintaan dalam negeri memadai
•  Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri
• Kesempatan kerja menjadi luas
•  Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit berkurang

2.                                  Strategi promosi ekspor (outward Looking)

Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing.
Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :

•  Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bisa baik pasar input maupun output.
• Tingkat proteksi impor harus rendah.
•  Nilai tukar harus realistis.
•  Ada insentif untuk peningkatan ekspor.

(sumber : http://tamaliah16.blogspot.com/2011/06/industrialisasi-tugas-softskill.html)

1.      bidang matapencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja merupakan pengertian dari…

a.      industry*

b.      pabrik

c.       sector ekonomi

d.      perdagangan

2.      Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi, kecuali…

a.      kemampuan teknologi dan inovasi

b.      laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita

c.       Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri

d.      keadaan SDA di dalam negeri*

3.      Keterbatasan teknologi, Kualitas Sumber daya Manusia,Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta merupakan…

a.       permasalahan industrialisasi*

b.      permasalahan ekonomi

c.       permasalahan Negara

d.      permasalahan pemerintah

4.      strategi subsitusi impor bertujuan sebagai…

a.      mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor*

b.      Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing

c.       Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri

d.      untuk peningkatan ekspor

                                          

5.      startegi subtitusi eskpor bertujuan sebagai…

a.       mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor

b.      Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing*

c.       Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri

d.      untuk peningkatan ekspor